 |
| Hamparan Pertanian Padi Foto: pixabay.com |
Berbagai pakar dan ahli ekonomi turut hadir mengkaji kebijakan pemerintah tersebut. Apakah pada saat ini impor beras merupakan pilihan kebijakan yang tepat untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP).
Mengingat sebentar lagi petani panen raya dan stok diprediksi melimpah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari penghitungan luas panen padi sampai dengan bulan Januari-April 2021 sebesar 14,54 juta ton. Produksi tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.08 juta ton atau 26,84 persen bila di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.
Pada saat ini stok beras Bulog sebesar 800.000 ton dengan rincian sisa impor tahun 2018 sebesar 300 ton. Namun sisa stok impor tersebut berpotensi mengalami penurunan mutu, sehingga stok beras hanya di hitung 500.000 ton saja. Jumlah stok tersebut dirasa oleh pemerintah merupakan stok yang kurang aman bagi cadangan beras pemerintah (CBP).
Stok yang aman menurut Bulog adalah berkisar 1,7 juta ton. Mengingat pada saat ini menurut Bulog cadangan beras juga digunakan untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan bantuan sosial, akibat pandemi ataupun untuk pemenuhan kebutuhan para penyintas akibat bencana alam.
Semakin hari narasi perberasan dan carut marut impor beras menjadi liar dan viral di media dan tidak menemukan titik temu. Untuk meredam gundah gulana terkait impor beras tersebut akhirnya Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk tidak melakukan impor beras sampai dengan Bulan Juni 2021.
Seperti yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021) Presiden Jokowi mengatakan “saya pastikan bahwa sampai Bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Negara kita Indonesia.”
Kebijakan penundaan tersebut merupakan angin segar dan sementara ini membuat tenang para petani yang sebentar lagi menghadapi musim panen di bulan Mei-April 2021, dan para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Apa Keuntungan Bagi Petani
Penundaan impor 1 juta ton beras yang dilakukan oleh pemerintah sampai Bulan Juni tersebut akan memberikan dampak yang menguntungkan berbagai pihak yang bekerja pada sektor pertanian terkhusus untuk para petani. pertama; kebijakan penundaan impor beras disaat panen akan meningkatkan nilai jual GKP (gabah kering panen) ditingkat petani.
Sesuai peraturan menteri perdagangan GKP dihargai 4200/kg. Harga pembelian pemerintah (HPH) dengan harga jual yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan petani, kedua; Perum Bulog dapat menyerap lebih banyak beras dari petani sebagai cadangan beras (iron stock) untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dengan syarat kadar air 25 persen, ketiga; meningkatkan gairah petani untuk selalu menanam padi sebagai ketahanan pangan karena pemerintah hadir untuk membeli produk yang dihasilkan oleh petani, keempat; menjaga keberlangsungan kehidupan bagi para pekerja yang ada di sektor pertanian misal buruh tani, perusahaan pestisida, penggilingan padi dll.
Kebijakan menunda impor beras untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) cukup bijak disaat pemerintah melalui Presiden Jokowi yang menganjurkan setiap warga negara untuk memprioritaskan penggunaan dan mencintai produk-produk yang dihasilkan oleh negara sendiri.
Selain itu kebijakan impor beras dapat dilakukan bila pemerintah sudah mendapatkan data yang valid terkait produksi beras nasional yang dihasilkan oleh petani. Impor boleh dilakukan bila produksi beras nasional tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri akibat gagal panen. (Artikel telah diterbitkan di Kumparan.com)
Penulis: Dwi Tyas Pambudi, SP.,M.Ling
Comments0
Komentar dengan link tidak diperkenankan.